Status UBT Ditempuh Lewat Jalur Politik

MANDEKNYA, Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang dosen. tidak hanya membuat geram para dosen dan tenaga kependidikan non pengawai negeri sipil (PNS) di 13 perguruan tinggi negeri (PTNB), tetapi juga dewan perwakilan rakyat (DPR) RI. Hetifah Sjaifudin, anggota komisi V DPR RI mengatakan pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan seharusnya memprioritaskan masalah ini bukan malah membiarkannya. dalam hal ini sorotan utama ke Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi ( Dirjen Dikti ) kementerian pendidikan dari kebudayaan RI. " Semua pihak sudah terlibat dalam menyelidiki dimana letak hambatannya. bisa jadi kementerian terkait (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat) sudah setuju,

Tapi direktur jendral (Pendidikan Tinggi) tidak setuju," Kata Hetifah kepada radar Tarakan, Baru baru ini. Pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan dan direktorat jendral pendidikan tinggi, dinilai hetifiah sangat lamban merespon tuntutan daerah, DPR sendiri telah berupaya semaksimal mungkin menekan agar segera diambil keputusan, tetapi hingga detik ini aspirasi dosen dan tenaga pendidik dari 13 perguruan tinggi negeri ibarat angin lalu .

      Pembahasan rancangan peraturan pemerintah ini pun sempat ditunda oleh Presiden RI SBY dengan alasan pemilihan umum, akan tetapi, menurut Hetifah, pemilihan umum jangan dijadikan alasan bagi pemerintah pusat untuk menunda pembahasan rancangan peraturan pemerintah. "Pemerintah pusat dan kementerian terkait tidak urusi pemilihan umum." Ujarnya. Sementara itu, menyangkut rencana aksi mogok mengajar oleh Forum Aspirasi Dosen dan Tendik ( FADKT ) Universitas Borneo Tarakan dan perguruan tinggi negeri baru lainnya dinilai sangat wajar oleh Hetifah,

   Pasalnya, tuntutan utama adalah kejelasan status yang menyangkut hajat hidup nasib para dosen dan tenaga pendidik yang telah lama mengabdi. damapk lainnya yang juga patut menjadi pertimbangan pemerintah pusat adalah efek domino kepada mahasiswa yang bakal mogok belajar, bisa jadi eskalasi tidak hanya datang dari dan tenaga pendidik, tapi juga dari mahasiswa

 " Saya sangat memahami ketidakpuasan yang akhirnya memicu kemarahan yang diwujudkan dalam bentuk aksi - aksi . ini jelas nantinya akan menjadi permasalahan nasional karena akan mempengaruhi proses belajar mengajar mahasiswa," ujar katanya. Usaha yang dilakukan politisi wanita dari partai golongan karya ini sendiri sudah bisa dibilang jungkir balik, termasuk lewat pendekatan politik, dengan melihat eskalasi daerah yang menunjukan aksi yang seriusm sehabis masa reses, Hetifah kembali akan mengejar Komisi X dan Komisi II DPR RI untuk melakukan rapat gabungan Komisi. rapat tersebut bersifat khusus membahas hal tersebut agar terealisasi, tentunya dengan tekanan dari perspektif politik " Dulunya kami berharap ada sebuah percepatan.

    kami juga sudah mencoba mengunakan pendekatan politik ke Menteri Pendidikan Kesejahteraan Rakyat (Agung Laksono) , Tapi nyatanya tidak ada kelanjutan dari menteri pendidikan dan kebudayaan, juga Jendral Pendidikan Tinggi. Insyah Allah. secepatnya nanti akan kami minta mereka untuk mengecek kembali," Ujarnya .

" Harapan kami pemerintah pusat cepat merespon agar jangan sampai situasi ini bertambah parah yang mana pada akhirnya MAHASISWA yang akan jadi korban. ini akan menjadi catatan yang tidak baik bagi dunia pendidikan di Indonesia."